Perencanaan Pembelajaran PAUD

Rencana pelaksanaan pembelajaran PAUD adalah merupakan kurikulum operasional yang dijadikan acuan bagi guru untuk mengelola kegiatan bermain untuk mendukung anak dalam proses belajar.

Pembelajaran untuk anak usia dini juga harus dilakukan secara terpadu. Terpadu dalam arti anak belajar satu objek namun mengembangkan semua aspek perkembangan. Jika diambil contoh, tema untuk kegiatan harian adalah binatang, pemilihan sub tema dapat diambil dari minat anak, misalnya anak tertarik dengan ikan maka pendidik mengangkat kehidupan ikan sebagai tema harian.

Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik (usia, sosial budaya dan kebutuhan individual) anak yang terlibat dalam pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk:

  • mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran
  • mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan,
  • mengarahkan guru untuk membangun sikap, ¬†pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak
  • mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran

Dalam buku Perencanaan Pembelajaran PAUD dikupas dengan lugas dan tuntas mulai dari perencanaan kegiatan pembelajaran, komponen sekolah sebagai sistem sosial, perencanaan media dan bahan foto-foto pembelajaran, perencanaan pembelajaran terpadu model sentra sampai dengan evaluasi perencanaan kegiatan pembelajaran anak usia dini.

Buku Perencanaan Pembelajaran PAUD bisa didapatkan di Hyvi Projects – Tokopedia.
Link : https://www.tokopedia.com/hyviprojects/perencanaan-pembelajaran-paud

Cara Pembuatan NPWP Yayasan

Yayasan sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 merupakan Subjek Pajak Badan, lebih lanjut Subjek Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sttd PERPU 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tersebut akan menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (4) ketentuan yang sama yang menyebutkan bahwa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasiian Kena Pajak. Di samping itu kewajiban pelaporan pajak secara bulanan juga tetap harus dilakukan oleh yayasan. Pelaporan pajak bulanan tersebut antara lain SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN (Bila yayasan tersebut adalah PKP), SPT Masa PPh Pasal 25 dimana meskipun tidak ada transaksi tetap wajib dilaporkan secara nihil oleh yayasan.

Adapun dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat NPWP Yayasan, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pengurus (salah satu pengurus yayasan, disarankan ketua yayasan)
2. Fotokopi NPWP Pengurus (disarankan NPWP pribadi sesuai dengan KTP Pengurus)
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan
4. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan dari Kelurahan
5. Formulir Pengajuan NPWP Badan/ Yayasan (bisa didapatkan di kantor KPP setempat / bisa download di website Pajak.
http://www.pajak.go.id/sites/default/files/formulir_pajak/formulir%20pendaftaran%20WP%20Badan%20PER20_2013.pdf

Proses pembuatan NPWP cukup mudah dan cepat, apabila seluruh dokumen persyaratan telah lengkap kita bisa mendapatkan salinan NPWP yang di legalisir oleh Kantor Pajak dan dokumen NPWP asli akan dikirim ke alamat Yayasan.

Semoga bermanfaat ūüôā

2016 | Outbound Ciputra Waterpark

KB-TK Bina Insan Mulia melaksanakan Kegiatan Outbound di Ciputra Waterpark yang berlokasi di Surabaya Barat, pada hari Selasa, 08 Mei 2016. Dipandu oleh Instruktur dari Lawu Adventure melakukan kegiatan Menonton Cinema 5D, Tes Kesehatan, Lompat Calistung, Merayap Halang Rintang, Tarik Tambang, Climbing, Pipa Bocor (bersama dengan Wali Murid), dll dan Berenang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter anak melalui permainan edukatif dan kreatif.

IMG_5553 IMG_5663

2016 | Press Release Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio

KB-TK Bina Insan Mulia turut mensukseskan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016.  Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 Р15 Maret 2016. Setiap anak akan mendapatkan 2 tetes vaksin polio, dan setelah pemberian vaksin polio jari kelingking kiri anak akan dibubuhi tinta ungu. Anak yang mendapatkan vaksin polio ini dari berusia 0-59 bulan. Kegiatan ini masuk koran Harian Memo Surabaya.

Screen Shot 2016-03-20 at 09.51.00

Screen Shot 2016-03-20 at 09.51.14

Prosedur dan Syarat Pendirian PAUD (KB / TK)

Kali ini kami akan memberikan informasi terkait Persyaratan Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Mentor Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD. Adapun satuan PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

1. Persyaratan Administratif
– Fotokopi Identitas Pendiri
– Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
– Susunan Pengurus dan Rincian Tugas

2. Persyaratan Teknis
Terdiri atas :
– Hasil Penilaian Kelayakan, meliputi dokumen hak milik, sewa atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD; fotokopi akta notaris, surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan dari Kemenkumham, dan data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD.
– Rencana Induk Pengembangan (RIP), memuat visi misi, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, dan pengelolaan.
– Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan PAUD selama 3 (tiga) tahun

MEKANISME PENDIRIAN PAUD
( Butir A )
Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.

( Butir B )
Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Butir A menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
  2. data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
  3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
  4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

( Butir C )
Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada Butir B, kepala dinas:

  1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
  2. memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
  3. Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala dinas.